Publick Choice

Rangkuman :

Pengertian Public Choice

            Menurut Didik J. Rachbini, public choice diartikan sebagai penerapan metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan dua masalah pokok yaitu masalah tindakan kolektif dan masalah mengorganisasikan preperensi. Sedangkan politik diartikan sebagai seni bagaimana sistem pemerintahan dilaksanakan.

Pengelolaan alokasi sumber daya langka dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

·         Altruisme : adalah pola alokasi sumber ekonomi atas dasar sistem dan hubungan pemberian yang melibatkan nilai-nilai moral, emosional, persahabatan atau kemanusiaan.

·         Anarkhi : yaitu jika ada suatu komoditas public yang terbatas dimanfaatkan oleh sekelompok orang tanpa aturan.

·         Pasar(market) : praktek medium dan wahana bagi pertukaran atau transaksi berbagai hal dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.

·         Pemerintah/birokrasi : meskipun sistem ekonomi berorientasi pasar yang menjauhi pasar intervensi pemerintah, peranan pemerintah sangat menentukan dalam ikut menjalankan roda perekonomian.

Perspektif Public Choice

James Buchanan (ekonomi hadiah nobel) menerangkan konsep public choice tidak sebagai teori yang sempit, melainkan sebagai perspektif. Public choice adalah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar.
            Buchanan menganalisa aspek terpisahdari dua elemen perspektif public choice. Aspek pertama pendekatan “catallactics” umum pada ilmu ekonomi, sedangkan aspek kedua adalah postulasi apa yang dikenal sebagai “homo economicus” dalam kaitannya dengan sikap individual.
            Aspek pertama adalah catallaxy atau ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Menurut Buchanan pengertian ilmu ekonomi bukan hanya dalam terminologi hambatan kelangkaan sumber daya saja, tatapi juga menagaplikasikan disiplin ilmu ekonomi sesuai asalnya dengan konsentrasi pada akar filsafat, “properties” dan lembaga pertukaran (institution of exchange). Sehubunagn dengan itu F.A Hayek mengartikan “catallaxy” sebagai pendekatan terhadap ekonomi sebagai subyek pencaarian dan gambaran perhatian langsung terhadap proses pertukaran, perdaganagan atau perjanjian terhadap kontrak. Interaksi politik adalah pertukaran yang kompleks, oleh karena itu cara memperbaiki pasar adalah dengan member fasilitas proses pertukaran dan melekukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak dan “agreement”. Sedangkan untuk memperbaiki politik diperlukan reformasi aturan dan kerangka dasar dimana permainan politik dilakukan atas dasar falsafah yang bersifat kesukarelaan.

Aspek kedua adalah pemahaman tentang “homo economicus”, konsep yang semula diartikan sebagai manusia yang hanya mementingkan kepuasan pribadi, diberi konotasi sebagai maanusia yang cenderung memaksimalkan utilitas karena dihadppkan pada keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Secara teknis konsep ini digambarkan dalam fungsi utilitas dimana individu terus berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Perkembangan Public Choice

            Pada decade 1980-an literature politik dipenuhi tulisan-tulisan tentang rational choice atau public choice yang menjelaskan hubungan antara ekonomi dan politik melalui paradigma antara ekonomi klasik public choice (gambar) :

Variabel	Ekonom kllasik	Publik Choice
Supplier	Produsen, pengusaha, distributor	Politis, parpol, birokrasi, pemerintah
Demander	Konsumen	Pemilih (voters)
Jenis Komoditas	Komoditas individu (private goods)	Komoditi public (public goods)
Alat transaksi	Uang	Suara (voters)
Jenis transaksi	Voluntary transaction (sukarela)	Politic as exchange

            Samuel Popskin menjelaskan bahwa public choice dapat dipakai juga sebagai study terhadap institusi-institusi ekonomi non-pasar dan pelunasan dari metodologi ekonomi mikro terhadap institusi-institusi non-pasar tersebut dalam tatanan non-pasar. Artinya public choice menjadi jembatan antara ekonomi (dalam menerapkan model-model rasional dari individu-individu yang terlibat didalam pasar) dengan ilmuan sosial lain yang mempunyai asumsi ekonomi tentang alokasi sumber daya yang terbatas tetapi tidak aplikatif terhadap studinya untuk institusi-institusi pedesaan.

Komoditas Individual dan Komoditas Publik

            Iain Mclean (public choice : An Introduction, New York, Basil and Blackwell. 1989. Hlm 1-5) menjelaskan bahwa ekonomi usianya hanya berhubungan dengan swasta dan individu. Oleh Karena itu pembentukan harga tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh konsumen dan penjual sewaktu melakukan transaksi bebas dipasar.

Pengertian Rent Seeking

            Rent seeking diakui cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak, berbahaya atau pemborosan. Artinya segi kerusakan lebih besar dibandingkan kuntungan. Secara legal terdapat dua kecenderungan dalam rent seeking yaitu pertama adanya hukum yang menyokong keistimewaan pasar khusus kepada orang-orang dengan mengambil keutamaan orang lain; Kedua, adanya hukum pembagian kekayaan. dari tindakan non-voting yang bertujuan untuk merubah hokum sehingga seseorang atau kelompok lebih memperoleh keuntungan dari pada orang atau kelompok lain.

Analisa Rent Seeking

            Istilah rent seekiong brasal dari “rent monopoly”. Monopoli rent adalah pendapatan yang dihasilkan individu karena dia bisa menagih suatu harga monopoli, monopoli dipandang dari dua aspek yaitu menguntungkan dan merugikan. Monopoli dapat menguntungkan konsumen sebab merangsang timbulnya kegiatan kewiraswastaan, sebaliknya monopoli juga bisa bila penjual tunggal bertujuan untuk menaikan harga-harga sehingga konsumen dirugikan.
            monopoli rent adalah imbalan bagi perusahaan yang memperolehnya, sebab dengan monopoli rent perusahaan akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk memperoleeh monopoli tersebut. Dengan demikian rent seeker adalah seseorang yang berusaha untuk memperoleh monopoli dengan cara mempengaruhi pejabat, pemerintah atau wakil rakyat.

Money Politics

            Istilah “money politics” biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi prilaku orang dengan menggunakan imbalan tertetu. “money politics” diartikan pula sebagai tindakan jual-beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Pada umumnya masyarakat memahami “money politics” sebagai praktek pemberian uang atau barang atau member iming-iming sesuatu kepada massa(voters) secara kolektif atau individual untuk mendapatkan keuntungan politis. Didalam kasus yang agak luas “money politics” diberi arti sebagai aliran dana dari kelompok bisnis kepada politisi atau pejabat pemerintah.

            Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian “money politics” adalah sebuah transaksi atau rencana transaksi bermotif politis dengan menggunakan uang atau segala bentuk yang diwujudkan dengan memanfaatkan konvertibilitas uang yang bertujuan untuk mempengaruhi si penerima dalm melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan demi kepentingan si pemberi.

            Ada beberapa contoh modus operandi “money politics” yaitu operasi fajar, bujukan politik, sumbangan kas, mobilisasi dana pemilu, suka rela, dan konsolidasi dana dalam bentuk yayasan. Sumber dana yang digunakan dalam modus operandi “money politics” berasal dari pengusaha atau konglomerat, dari pembiayaan yang memanfaatkan kekayaan Negara misalnya BUMN, dan dari pengeluaran pemerintah yang legal dalam APBN.

            Secara meluas modus operandi “money politics” terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama pengusaha member dana untuk pemilu calon pengusaha, kedua pemberian dana untuk memprngaruhi kebijakan pemerintah, ketiga pemberian dana kepada pejabat atau