Aspek Hukum Dalam Perpajakan

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Mengatur asas desentralisasi, 

dan tugas pembantu yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk 

mewujudkan pelaksanaan desentralisasi tersebut maka dibentukla daerah 

otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 

yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1ayat 6 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997  Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang terkait 

dengan Pajak Daerah antara lain :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah 

dan pembangunan Daerah.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, 

bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

Pajak Daerah.

5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, 

termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

telah menetapkan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan 

jenis pajak yang dipungut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, Terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Iklan;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

g. Pajak Parkir;

h. Pajal lain-lain.

Tarif Pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi 

sebesar:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima 

persen);

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 

10% (sepuluh persen);

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen);

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen);

5. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen);

6. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen);

7. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

8. Pajak Reklame sebesar 25%  (dua puluh lima persen);

9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen);

10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh 

persen);

11. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)